Scroll. Like. Komen. Lanjut scroll lagi. Begitulah rutinitas harian sebagian besar anak muda Bali hari ini, termasuk saya. Dan di antara konten tari kecak, sunset Tanah Lot, dan video receh yang menghibur, selalu saja ada satu dua unggahan yang memancing perdebatan panas di kolom komentar. Bali, pulau yang selama ini dikenal dunia sebagai simbol keharmonisan, ternyata tidak kebal dari polarisasi yang merayap diam-diam di ruang digitalnya. Yang mengkhawatirkan bukan sekadar adanya perbedaan pendapat itu hal yang wajar dan manusiawi. Yang mengkhawatirkan adalah betapa cepatnya perbedaan itu berubah menjadi permusuhan, dan betapa mudahnya orang saling serang tanpa benar-benar saling kenal.
Saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana sebuah video adat Bali di TikTok berubah menjadi medan debat yang tidak sehat hanya karena satu komentar yang salah paham soal makna sebuah ritual. Dalam hitungan jam, kolom komentar penuh dengan saling ejek, stereotip, bahkan ujaran yang jauh dari adab. Bukan hal baru, memang. Survei nasional mencatat anak muda Indonesia rata-rata menghabiskan lebih dari lima jam sehari di media sosial. Tapi algoritma platform tidak dirancang untuk membuat kita lebih bijak ia dirancang untuk membuat kita terus menggulir layar. Konten yang memancing emosi justru mendapat lebih banyak interaksi, sehingga narasi provokatif terus diperkuat, sementara suara-suara yang mengajak berdialog tenggelam begitu saja. Generasi muda Bali yang seharusnya mewarisi semangat menyama braya ,rasa persaudaraan dan kebersamaan yang sudah mengakar sejak lama kini harus berjuang mempertahankan nilai itu di tengah arus yang tidak ramah.
Anehnya, jawaban atas semua ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Pancasila bukan sekadar hafalan lima sila yang kita lafalkan saat upacara bendera. Ia adalah cermin tentang siapa kita sebagai bangsa, dan kompas tentang bagaimana kita seharusnya hidup berdampingan. Sila Pertama mengingatkan bahwa perbedaan keyakinan adalah kenyataan yang harus dihormati, bukan bahan debat di kolom komentar. Sila Kedua bicara soal adab , bahwa menjadi manusia yang beradab berlaku juga di dunia maya, bukan hanya di dunia nyata. Sila Ketiga mengajak kita untuk tidak mudah terpecah hanya karena berbeda pendapat soal sesuatu yang viral. Sila Keempat mengingatkan bahwa berdialog dan bermusyawarah jauh lebih bermartabat daripada saling serang di media sosial. Dan Sila Kelima menegaskan bahwa akses terhadap informasi yang benar adalah hak semua orang, bukan hanya hak mereka yang paling keras bersuara. Di Bali, nilai-nilai ini bahkan sudah lebih dulu hadir lewat filosofi Tri Hita Karana , keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Kita punya dua pegangan sekaligus. Masalahnya, keduanya sering kita lupakan begitu membuka aplikasi.
Lalu apa yang bisa dilakukan? Ada tiga langkah konkret yang menurut saya layak dipertimbangkan. Pertama, literasi digital harus masuk ke kurikulum sejak SD bukan sekadar pelajaran cara pakai komputer, tapi benar-benar mengajarkan bagaimana berpikir kritis di depan layar, memilah informasi, dan bersikap sopan di ruang digital. Ini adalah wujud nyata Sila Pertama dan Kedua dalam kehidupan sehari-hari anak. Kedua, komunitas digital berbasis banjar atau desa adat perlu dihidupkan kembali. Bukan komunitas online yang sepi notifikasi, tapi ruang diskusi nyata yang mempertemukan anak muda untuk ngobrol, mengklarifikasi isu yang beredar, dan bergerak bersama , semangat Sila Keempat yang sudah lama dipraktikkan nenek moyang kita lewat sangkep dan gotong royong. Ketiga, platform media sosial perlu didorong regulasi untuk menyediakan fitur cek fakta dalam bahasa daerah, termasuk Bahasa Bali. Karena keadilan informasi yang dijiwai Sila Kelima berarti tidak ada yang tertinggal hanya karena terhalang bahasa atau keterbatasan akses.
Kalau tiga hal ini bisa berjalan, dampaknya tidak akan terasa hanya dalam semalam tapi arahnya jelas. Anak-anak yang besar dengan literasi digital yang kuat tidak akan mudah tersulut provokasi. Mereka tahu cara membedakan opini dan fakta, tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam, dan tahu bahwa identitasnya sebagai orang Bali tidak terancam hanya karena ada yang berpikiran berbeda. Mereka akan tumbuh menjadi generasi yang mampu memanfaatkan teknologi sebagai jembatan, bukan tembok pemisah. Bali punya modal besar untuk ini. Sebagai destinasi wisata kelas dunia yang reputasinya bertumpu pada harmoni budaya, Bali justru bisa menjadi contoh nyata bahwa modernitas tidak harus mengorbankan jati diri tetapi dua hal itu bisa berjalan beriringan.
Polarisasi di media sosial bukan takdir. Ia adalah pilihan pilihan algoritma, pilihan platform, dan pilihan kita sendiri setiap kali memutuskan untuk ikut tersulut atau memilih diam yang bijak. Pancasila sudah memberi kita kompasnya. Tri Hita Karana sudah memberi kita akarnya. Yang kurang mungkin hanya keberanian untuk benar-benar menghayatinya, bukan hanya saat upacara, tapi juga saat jempol kita bergerak di atas layar. Bali sudah mengajarkan dunia tentang harmoni selama berabad-abad. Sudah saatnya harmoni itu juga dijaga di tempat generasi kita paling banyak menghabiskan waktu: ruang digital.
Foto Cover: Arjuna Dinata / Pexels.com (Lisensi bebas royalti – Free to use)
Penulis Kontributor: Putu Angel Saraswati, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Ganesha
Leave a Reply