Perlu diketahui bahwa selama ini, para Pemangku (lanang dan istri) tidak mendapatkan gaji maupun tunjangan dari pejabat desa hingga daerah. Mereka hanya mendapatkan insentif yang nilainya tidak terlalu banyak, dan itupun di beberapa kabupaten/kota saja, seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar. Padahal tidak sedikit para Pemangku di Bali yang kondisi ekonominya terbilang sulit, bahkan hanya mengandalkan sesari dari dana punia saja. Kondisi ekonomi dan kehidupan yang belum sejahtera, tentu akan mempengaruhi fokus para Pemangku pada saat melaksanakan kewajibannya.
Selain itu, pemerintah daerah juga masih kurang memperhatikan kesejahteraan para pemangku di Bali, dan hanya mencari mereka saat ada kepentingan tertentu. Meskipun para pemangku tersebut tidak bertugas setiap hari, namun harus diingat pula bahwa hari raya di Bali sangatlah banyak, serta mereka tidak hanya bertugas di Pura saja melainkan juga dibutuhkan saat upacara manusa yadnya. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang mampu mengakomodir kesejahteraan para pemangku maupun sulinggih di Bali, sebab kalau pemangkunya saja belum bahagia bagaimana bisa 100% ikhlas dalam melaksanakan yadnya.
Leave a Reply